JAKARTA (Pos Sore) — Anggota Komisi XI FPKS DPR RI Dr Anis Byarwati mengkritisi keputusan pemerintah yang menaikkan iuran BPJS, tarif tol, dan tarif listrik. Menurutnya, keputusan tersebut akan menekan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan kontribusinya terhadap PDB.
“Berdasarkan laporan BPS, peranan konsumsi rumah tangga terhadap PDB mencapai 55,79 persen pada triwulan II 2019. Jika kenaikan harga-harga barang yang diatur pemerintah tetap dilakukan, maka pertumbuhan ekonomi 5,3 persen sulit tercapai,” tandasnya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI dengan Kementerian Keuangan RI, Senin (4/11/2019).
Ini adalah kali pertama rapat dengar pendapat bagi anggota DPR RI periode 2019-2024. Agenda rapat kali ini mengevaluasi kinerja Kemenkeu tahun 2019 dan rencana anggaran tahun 2020. Anis sendiri, anggota dewan dari dapil Jakarta Timur. Dalam rapat itu, ia menyoroti beberapa hal yang dipaparkan menteri keuangan.
“Bicara soal pertumbuhan ekonomi, tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. Konsumsi rumah tangga, government evenditur, pemerintah kemudian investasi dan dana export,” tuturnya.
Anis juga menyoroti masalah daya beli masyarakat. Ia menyampaikan, perekonomian Indonesia sangat ditunjang oleh konsumsi. Data BPS menyebutkan 55,75% perekonomian Indonesia ditopang oleh konsumsi. Pada dasarnya konsumsi terlihat dari daya beli masyarakat, dan daya beli masyarakat tergantung dari harga-harga yang ditentukan oleh pemerintah.
“Yang paling krusial update saat ini adalah pemerintah seharusnya mendorong atau memberi stimulus yang dapat menopang dan meningkatkan daya beli masyarakat,” katanya.
Tetapi kebijakan yang terjadi selama ini justru kebalikannya. Kenaikan iuran BPJS yang dinaikkan dua kali lipat dari tarif sebelumnya, kenaikan tarif tol, dicabutnya subsidi listrik untuk golongan 900 Volt yang semua kebijakan itu sangat menciderai masyarakat.
Menurut Anis, dampak melemahnya ekonomi global terhadap ekonomi seharusnya dapat diantisipasi dan disikapi pemerintah dengan mengambil kebijakan yang tidak mempersulit masyarakat. Memang bisa dipahami hampir semua kalangan pesimis dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia karena situasinya memang sangat sulit.
“Tetapi pemerintah perlu berhati-hati dalam mengambil kebijakan terkait dengan komponen-komponen yang berpengaruh terhadap daya beli di sektor rumah tangga,” tukasnya.
Tergeraknya Anis untuk menyoroti konsumsi rumah tangga, karena sektor rumah tangga bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat yang bersifat harian.
“Kebutuhan energi listrik, belanja bahan pokok dan kemudahan akses kesehatan merupakan kebutuhan masyarakat sehari-hari yang seharusnya mendapat perhatian pemerintah dengan menjaga unsur-unsur yang berpengaruh terhadap harga agar tetap stabil dan tidak melonjak naik,” ujarnya.
Jika diperlukan seharusnya pemerintah mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk mensubsidi kebutuhan pokok masyarakat. Agar kemudian masyarakat memiliki daya beli yang stabil dan dampaknya kembali kepada stabilitas ekonomi secara nasional.
Menurutnya, keputusan pemerintah menaikkan iuran BPJS sebagai akses kesehatan yang sangat dibutuhkan masyarakat, kenaikan tarif jalan tol yang juga selalu dipadati oleh masyarakat serta kenaikan tarif listri untuk pengguna 900 Volt, menjadi ironi yang bertolak belakang dengan sikap yang seharusnya diambil pemerintah. Kebijakan tersebut sangat jelas akan menurunkan konsumsi masyarakat.
“Jadi keputusan mereka membayar BPJS, tarif tol, tarif listrik akan menekan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan kontribusinya terhadap PDB dan kalau kenaikan harga barang2 itu tetap dilakukan, maka pertumbuhan ekonomi yang dicita-citakan 5,3% khawatir akan sulit tercapai.” Demikian tandas anggota komisi XI dari fraksi PKS ini. (tety)