BANDUNG (Pos Sore) — Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Braman Setyo, mengatakan, LPDB akan segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) LPDB di Jawa Barat, menyusul Jawa Tengah dan Jawa Timur yang sudah lebih awal terbentuk.
Rencananya, Presiden Joko Widodo akan meresmikan pembentukan Satgas LPDB di Jawa Barat. Wilayah ini dinilai LPDB sangat berpotensi untuk menerima dana bergulir yang lebih besar nilainya dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Mengapa Jawa Barat, karena provinsi ini termasuk penerima dana bergulir yang cukup banyak. Jumlah koperasi yang bermasalah juga cukup banyak. Selain itu, animo masyarakat untuk mengajukan proposal pengajuan dana bergulir juga cukup tinggi,” tuturnya.
Braman mengemukakan hal itu usai membuka Bimbingan Teknis Pemberian Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/8/2019), yang diikuti sekitar 40 pelaku Koperasi Syariah di wilayah Bandung. Hadir dalam kesempatan ini, Direktur Pembiayaan Syariah LPDB Fitri Rinaldi, dan Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi mewakili Kadis Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Barat, Iya Sugia.
Braman menambahkan, dikembangkannya Satgas LPDB ini dilihat dari potensi pertumbuhan dana bergulir di masing-masing provinsi. Dilihat juga berapa outstandingnya. “Kalau di daerah lain dinilai berpotensi, ya kita kembangkan juga Satgas LPDB,” papar Braman.
Dikatakan, dibentuknya satgas ini untuk melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran dana bergulir terhadap mitra LPDB. Selain itu, untuk mendekatkan LPDB dengan Koperasi dan UKM di Jawa Barat. Sebagai perwakilan LPDB di daerah, Satgas ini harus menjemput bola para calon mitra.
Karena sebagai “corong LPDB” Satgas yang beranggotakan 5-6 orang karyawan LPDB ini harus menguasai segala peraturan dan kebijakan LPDB. Sehingga ketika menyampaikan hal-hal terkait dana bergulir kepada calon mitra sesuai dengan kebijakan. Dengan demikian, pelaku KUKM tidak perlu repot-repot datang ke Jakarta untuk mengurus pinjaman dana bergulir dengan suku bunga rendah tersebut.
LPDB juga tengah menjalin kerjasama dengan Deputi Bidang Restrukturisasi Kementerian Koperasi dan UKM untuk membentuk POLI LPDB, yaitu Pojok Layanan Informasi LPDB. “Di Pojok Layanan Informasi LPDB ini kita berdayakan konsultan pendamping di PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) yang berada di kabupaten/kota untuk menjangkau para calon mitra di daerah-daerah,” terangnya.
Braman berharap, dengan hadirnya LPDB di daerah-daerah tidak hanya sekadar memberikan pinjaman atau pembiayaan saja, tapi memberikan nilai tambah para pelaku koperasi dan UMKM. (tety)