PALEMBANG (Pos Sore) — Dalam 10 tahun terakhir, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM sudah menggelontorkan dana bergulir sebesar Rp211 miliar untuk perkuatan permodalan koperasi dan UMKM di wilayah provinsi Sumatera Selatan.
“Penyaluran dana bergulir di Sumsel terbilang cukup intensif. Itu jumlah yang tidak sedikit, di mana Sumsel menduduki posisi ke delapan dari 34 provinsi di Indonesia,” kata Braman.
Ia mengemukakan hal itu saat menjadi panelis pada peringatan Hari UMKM Internasional 2019 yang diadakan International Council for Small Business (ICSB) Indonesia wilayah Sumatera Selatan, di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (2/7).
Di depan ratusan UMKM binaan ICSB Sumsel, Braman mengajak para pelaku UMKM untuk dapat mengakses dana bergulir sebagai solusi perkuatan permodalan usahanya.
“Kita berbeda dengan lembaga keuangan lainnya, termasuk perbankan. Beberapa keunggulan LPDB KUMKM adalah bunga yang sangat murah. Yakni, 4,5% pertahun menurun untuk sektor usaha mikro dan kecil, 5% untuk sektor riil, dan 7% untuk koperasi,” ucap Braman.
Keunggulan lainnya, selain sebagai akses permodalan, LPDB KUMKM juga menerapkan pola pendampingan dan penjaminan bagi debiturnya.
“Salah satu kendala UMKM mengakses kredit itu biasanya terkait agunan. Di LPDB cukup menyiapkan agunan sebesar 30% saja, karena selebihnya dicover perusahaan penjaminan seperti Jamkrindo dan Jamkrida,” ujar Braman.
Braman mengakui, komunitas-komunitas usaha yang menjadi binaan ICSB merupakan pasar potensial yang bisa dikembangkan. Terlebih lagi, komunitas tersebut didominasi kaum perempuan. Sehingga diharapkan dapat bersatu dan berkembang bersama dalam sebuah Kopwan.
Dengan bergabung bersama Kopwan, Braman meyakini penyaluran dana bergulir di Sumsel bakal semakin deras lagi. “Banyak bukti sukses di daerah lain, Kopwan sukses dalam menyerap dana bergulir untuk kebutuhan modal anggotanya. Bahkan, ada satu Kopwan yang bakal dijadikan sebagai Role Model karena menerapkan sistem tanggung renteng,” tambah Braman.
Selain itu, bila mereka bernaung dalam satu wadah koperasi, maka akan mendapat pembinaan dari Dinas Koperasi dan UKM di wilayahnya masing-masing. “Akan lebih mudah lagi bila ICSB membentuk induk koperasi yang menaungi Kopwan-Kopwan tersebut,” tegas Braman.
Dan untuk mendapatkan dana bergulir dari LPDB KUMKM, para pelaku koperasi dan UMKM tidak perlu datang jauh-jauh ke Jakarta. “Cukup menghubungi Dinas Koperasi dan UKM untuk memverifikasi kelayakan usahanya. Kita sudah ada koordinasi terkait hal itu”, kata Braman seraya menyebutkan bahwa lama proses pengurusan dana bergulir tidak lebih dari 21 hari bila seluruh kelengkapan administrasi sudah terpenuhi.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua ICSB Sumsel J Riyantoni menjelaskan, pihaknya sangat concern dalam pemberdayaan UMKM di Sumsel. Di antaranya, dengan menggulirkan aneka program rutin seperti pelatihan, riset, hingga membangun jaringan bisnis dan komunitas usaha.
“Saya selalu memberikan apresiasi dan penghargaan bagi usaha besar yang melakukan kemitraan dengan usaha kecil, terutama dalam hal perkuatan permodalan. Yang pasti, kita terus berupaya meningkatkan kapasitas usaha UMKM dan meningkatkan kredibilitas usahanya,” tandas Riyantoni.
Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru mengungkapkan UMKM merupakan komunitas terbesar yang ada di wilayahnya. Karena itu, pihaknya amat concern dalam program pemberdayaan UMKM. “UMKM tak hanya ada di kota, melainkan banyak juga di desa. Maka, kita memberikan perhatian khusus pada pengembangan UMKM,” jelas Herman.
Gubernur Sumsel juga menegaskan UMKM di desa-desa memiliki peluang yang sama untuk dapat berkembang. Ia mengajak pelaku UMKM di Sumsel untuk memiliki daya saing yang tinggi di era ekonomi digital sekarang ini.
“Saya berharap, jadikan ekonomi digital sebagai sarana untuk memudahkan usaha, dengan tidak menghilangkan peran manusia serta unsur tatap muka sebagai budaya silaturahmi bangsa Indonesia,” ujar Herman. (tety)