JAKARTA (Pos Sore) — Akses masyarakat untuk mengikuti pelatihan di Lembaga Pelatihan Kerja milik pemerintah masih terbatas. Di sisi lain, infrastruktur Lembaga Pelatihan Pemerintah berupa gedung workshop, peralatan dan mesin saat ini juga masih terbatas. Dampaknya, masih minimnya pencapaian target peserta yang mengikuti pelatihan.
Karenanya, Kementerian Ketenagakerjaan yang dipimpin M Hanif Dhakiri, terus berkomitmen membangun Balai Latihan Kerja (BLK) di pesantren dan komunitas keagamaan lainnya. Ini sebagai upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia para santri dan warga masyarakat di sekitarnya.
Pendirian BLK di pondok pesantren adalah wujud kepedulian pemerintah terhadap keberadaan pondok pesantren di Indonesia. Pada tahun ini, pemerintah membangun 1000 BLK komunitas. Presiden Joko Widodo pada 20 Februari 2019 berkesempatan menghadiri penandatanganan kerjasama Kementerian Ketenagakerjaan dengan 500 lembaga penerima bantuan tahap 1. Sedangkan sisanya yang 500 lembaga penerima bantuan dituntaskan pada 27 Maret 2019 oleh Menteri Ketenagakerjaan.
BLK Komunitas adalah unit pelatihan kerja yang didirikan di lembaga pendidikan keagamaan atau lembaga keagamaan non pemerintah yang bertujuan untuk memberikan bekal keterampilan teknis berproduksi atau keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja dan bagi komunitas masyarakat sekitarnya sebagai bekal untuk mencari kerja atau berwirausaha.
Kehadiran BLK Komunitas akan memberikan keterampilan khusus kepada para santri. Dengan demikian, para santri dapat tampil sebagai agen pengembangan ekonomi kreatif.
Penyiapan angkatan kerja terampil melalui BLK Komunitas di pesantren, dinilai sebagai langkah yang sangat efektif serta menghasilkan pelatihan yang lebih baik. Ini karena pelatihan dilaksanakan langsung di dalam pesantren yang pesertanya menetap. Dengan demikian, proses pelatihan bisa dilakukan kapan saja, siang atau malam.
Alasan pemerintah membangun BLK ini antara lain untuk memaksimalkan bonus demografi pada 2025 hingga 2030 sehingga bonus demografi bisa menjadi keuntungan bagi Indonesia.
Karenanya, dengan adanya pembangunan BLK ini diharapkan dapat memperluas akses kesempatan pelatihan kerja bagi masyarakat sehingga tercapai target pelatihan sebanyak 1 juta orang. Selain itu, dapat mempercepat pencapaian pembangunan daerah dan nasional melalui peningkatan kompentensi kerja dan sertifikasi.
Pembangunan BLK Komunitas ini sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo untuk menjadikan tahun 2019 sebagai tahun pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelatihan vokasi. Berdasarkan arahan Presiden pada 2019 diberikan bantuan BLK Komunitas dengan target 1000 BLK Komunitas di seluruh Indonesia.
Pemerintah berkomitmen membangun Balai Latihan Kerja (BLK) di pesantren guna meningkatkan SDM para santri. Karena, menurut Presiden, untuk menghadapi persaingan global, investasi sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci untuk bersaing dengan negara lain. Untuk itu, pemerintah akan terus meningkatkan pembangunan SDM, termasuk peningkatan SDM di pondok pesantren.
Anggaran dalam pembentukan 1.000 BLK Komunitas ini sebesar Rp1 triliun sehingga setiap lembaga atau komunitas yang melakukan perjanjian kerja sama dengan pemerintah mendapatkan dana sebesar Rp1 miliar.
Melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Ditjen Binalattas Kemnaker), bantuan pun digulirkan. Meliputi pembangunan satu unit gedung workshop, peralatan pelatihan sebanyak satu paket, operasional kelembagaan, program pelatihan BLK Komunitas sebanyak dua paket, dan program pelatihan bagi instruktur dan pengelola BLK Komunitas.
Adapun bentuk bantuan BLK Komunitas berupa 1 gedung workshop dan satu paket peralatan pelatihan kerja yang sama dari 10 bantuan.
Yaitu unit gedung workshop seluas 160 m2 untuk Kejuruan Teknik Otomotif, atau Kejuruan Teknik Las, atau Kejuruan Refrigeration dan Teknik Listrik, atau Kejuruan Pengolahan Hasil Pertanian, atau Kejuruan Pengolahan Hasil Perikanan.
Sementara itu, unit gedung workshop seluas 140 m2 untuk Kejuruan Industri Kreatif, atau Kejuruan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), atau Kejuruan Menjahit, atau Kejuruan Bahasa, atau Kejuruan Woodworking.
Sebelumnya, sebagai proyek percontohan, pada 2017 Kementerian Ketenagakerjaan mendirikan BLK di 50 pondok pesantren, lalu pada 2018 didirikan sebanyak 75 pondok pesantren. Selain sebagai bagian pembangunan SDM, pendirian BLK di pondok pesantren juga bagian dari wujud kepedulian pemerintah terhadap keberadaan pondok pesantren di Indonesia yang jumlahnya mencapai 29 ribu lebih.
Di BLK, diterapkan program dan terobosan untuk peningkatan daya saing SDM melalui strategi triple skilling yakni skilling, upskilling dan reskilling.
Bagi tenaga kerja yang belum punya keterampilan dapat mengikuti program skilling agar mempunyai keahlian di bidang tertentu. Sementara bagi tenaga kerja yang telah memiliki keterampilan dan membutuhkan peningkatan keterampilan akan masuk program upskilling. Sedangkan yang ingin beralih keterampilan dapat masuk ke program reskilling.
Tiga hal tersebut digenjot untuk memastikan agar daya saing tenaga kerja lebih baik dan sesuai dengan perubahan di pasar kerja. (tety)