Possore.com – Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo menjawab pertanyaan tajam Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengenai alasan impor pangan dalam Debat Capres Putaran II di Jakarta, Minggu (17/2).
Prabowo menanyakan kepada sang petahana mengapa dalam empat tahun kepemimpinannya Jokowi yang awalnya berjanji tidak akan mengimpor komoditas pangan justru mengingkari janjinya.
“2014 kita mengimpor jagung 3,5 juta ton, 2018 kemarin kita hanya impor 180.000 ton artinya petani kita sudah produksi 3,3 juta ton. Memang tidak mungkin kita membalikkan tangan dalam setahun dua tahun,” ungkap Jokowi.
Di bidang beras, ia mengklaim bahwa sejak 2014 sampai sekarang impor beras Indonesia turun.
Pada 2018, produksi Indonesia mencapai 32 juta ton dan konsumsi 29 juta ton sehingga ada surplus 2,85 juta ton.
“Kita sebenarnya sudah surplus. Kenapa kita impor? Itu untuk menjaga ketersediaan stok, stabilisasi harga, cadangan untuk bencana atau serangan hama,” tegas Jokowi sebagaimana dikutip CNBC Indonesia.
Sementara itu, menurut data yang dimiliki detikFinance, pada 2015 Indonesia impor beras sebanyak 861.601 ton. Lalu di 2016 Indonesia tercatat impor beras meningkat sebanyak 1.283.178 ton.
Di 2017 total impor beras turun menjadi 305,27 ribu ton. Namun Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pemerintah Indonesia telah melakukan impor beras sebanyak 2,25 juta ton dengan nilai US$ 1,03 miliar disepanjang tahun 2018.
Berdasarkan data BPS yang dikutip, Jakarta, Rabu (16/1/2019). Impor beras dilakukan secara bertahap dengan mendatangkan pada setiap bulannya selama 12 bulan.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang pernah menargetkan swasembada beras, jagung, kedelai, dan gula dalam 3 tahun ke depan. Tugas ini dibebankan kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman, bila dalam 3 tahun tak tercapai maka Jokowi siap mencopotnya.
Jokowi telah memberikan target kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman selain swasembada, juga harus membangun irigasi jutaan hektar dengan anggaran Rp 15 triliun pada tahun depan. Perbaikan irigasi akan difokuskan di 11 provinsi penghasil pangan.
“Sudah hitung-hitungan, 3 tahun nggak swasembada, saya ganti menterinya. Yang dari fakultas pertanian bisa antre. Tapi saya yakin bisa, hitung-hitungannya ada. Jelas sekali. Konsentrasi 11 provinsi, rampung, sudah ada perhitungan,” kata Jokowi dalam acara kuliah umum di Balai Senat Balairung UGM, Yogyakarta, Selasa (9/12/2014) silam.
Lalu, bagaimana fakta yang terjadi hingga kini?
Pasca debat kedua Capres, mulai Senin pagi (18/2) melalui media medai sosial beredar informasi tentang rincian data mengenai produksi kelapa sawit, konflik agraria empat tahun belakangan ini, kebakaran hutan dan gambut selama pemerintahan Jokowi dan jumlah kapal ikan yang ditangkap dan ditenggelamkan. Info itu merinci fakta yang tak sesuai dengan kata. (lya)