JAKARTA (Pos Sore) — Kementerian Pertanian berkomitmen untuk melakukan percepatan sertifikasi ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil). Dalam 5 tahun ke depan diharapkan semua perkebunan sawit di Indonesia sudah ISPO.
Dirjen Perkebunan Kementan, Bambang, di Jakarta, Jumat (9/11), mengatakan, dari sekitar 14 juta hektare perkebunan sawit yang tersebar di Indonesia, baru sekitar 20,48 persen yang sudah disertifikasi ISPO.
“Itu artinya, seluas 2,349 juta ha dengan produksi CPO sekitar 10,2 juta ton/ha atau 27 persen, termasuk 6 koperasi perkebunan sawit rakyat (plasma dan swadaya) seluas 4.987 ha,” ungkapnya.
Menurut Bambang, rendahnya sertifikasi ISPO, akibat adanya sejumlah masalah. Di antaranya aspek legalitas, pengurusan surat tanda daftar budidaya (STDB), keengganan membentuk koperasi pekebun, dan masalah dana.
Terkait percepatan sertifikasi ISPO ini, Bambang mengatakan, sejalan dengan Inpres No. 8/2018, dan Kementan melalui Ditjen Perkebunan/Komisi ISPO terus meyakinkan semua pihak, baik kementerian dan lembaga terkait, lebih berkomitmen mendukung kebijakan percepatan seetifikasi ISPO.
“Sekarang belum wajib, tapi dalam 5 tahun ke depan kita akan wajibkan semua perkebunan sawit sudah ISPO,” ujarnya.
Dalam catatannya, per Oktober 2018, ada 695 pelaku usaha mendaftar ISPO, terdiri dari 683 perusahaan, 8 koperasi kebun plasma, 1 BUMDes, dan 3 koperasi kebun swadaya.
Bambamg mengungkapkan sertifikasi ISPO memiliki banyak manfaat di antaranya meningkatkan daya saing sawit Indonesia dan keberterimaan di pasar global, bahkan bisa menjadi referensi perbamkan untuk memverikan kredit usaha sawit.
Sementara itu, mengenai Replanting Sawit atau program peremajaan sawit rakyat, dikatakan Bambang, dalam 2 tahun terakhir mengalami peningkatan signifikan kendati terkesan lamban. Tahun 2017 program peremajaan sawit mencapai 14.792,15 ha naik 5.800 persen dibanding tahun 2016 yang hanya mencapai 254 ha. Sementara tahun 2018 mencapai 185.000 ha.
Capaian tertinggi program replanting terjadi di Sumsel seluas 7.376 ha, Riau seluas 3.748 ha, Jambi (1.190,94 ha), Kalimantan Tengah (1.174,43 ha), Sumut (898,24 ha) dan Bengkulu seluas 331,98 ha.
Dana peremajaan yang sudah terakumulasi mencapai Rp357,38 miliar (96 persen) yang sudah dicairkan Rp77,65 miliar. (tety)