BARITO KUALA (Pos Sore) – Dialog dan musyawarah harus menjadi jalan utama dalam menyelesaikan konflik dan perbedaan. Cara-cara demonstrasi yang membabi buta dan kekerasan tidak boleh lagi dilakukan untuk menyelesaikan masalah. “Kendati kebebasan dijamin oleh konstitusi, tetapi tidak boleh kebebasan itu bertentangan dengan hukum. Dahulukan cara dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Kalau tidak bisa juga, biarkan hukum menjadi jalan terakhir,” tutur Anggota Fraksi Partai Golkar DPR/MPR RI Ahmadi Noor Supit dalam acara Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Barito Kuala, Kalimantan Selatan, 25 Juli 2018.
Supit mengingatkan agar semua pihak mewaspadai munculnya paham dan ajaran yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Semisal, munculnya ideologi khilafah atau ancaman bangkitnya kembali ideologi komunisme. Negara Pancasila adalah bentuk ideal dan sudah final bagi bangsa Indonesia.“Jika taruhannya adalah ideologi Pancasila, tegaknya NKRI serta persatuan dan kesatuan bangsa, maka tidak boleh ada keraguan sedikitpun untuk menyatakan sikap dengan tegas. Ideologi Pancasila harga mati. Karena itu harus kita jaga dan kita pertahankan, walaupun dengan pengorbanan jiwa dan raga,” tegas Supit.
Politisi Partai Golkar ini juga mengingatkan potensi terjadinya polarisasi dan fragmentasi di masyarakat sebagai dampak dari pertarungan dalam Pemilu legislatif dan pemilihan presiden. Munculnya politik identitas dengan menggunakanisu SARA dapat mengancam keutuhan bangsa.“Pembangunan tidak boleh dibebani oleh masalah-masalah politik serta isu SARA yang tidak produktif. Apalagi, sampai mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Politik harus jauh dari penggunaan isu-isu SARA yang jelas hanya akan memecah belah persatuan bangsa,” kata Supit.
Supit juga mengajak semua pihakuntuk berjuang bersama mengatasi kesenjangan sosial yang masih terjadi di masyarakat. Pemerintah sudah bekerja keras menurunkan angka gini ratio dari 0,41 menjadi 0,38. Tetapi, kesenjangan sosial dan ekonomi masih tetap ada di masyarakat. “Kita harus berjuang untuk mengubah nasib 27 juta lebih saudara-saudara kita yang masih di bawah garis kemiskinan. Kebijakan ekonomi berkeadilan harus kita dorong, program redistribusi aset harus kita jalankan. Demikian pula pemberdayaan UMKM dan pengentasan kemiskinan harus kita sukseskan,” tandas Supit. Bambang Tri P
