JAKARTA (Pos Sore) — Menindaklanjuti indikasi adanya tujuh perusahaan swasta yang menyalahi aturan penggunaan tenaga kerja asing (TKA) sesuai Permenakertrans No.12/2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada periode 2013, Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Hery Sudarmanto mengatakan ketujuh perusahaan asing tersebut telah memalsukan dokumen untuk memperoleh visa kerja dari imigrasi.
“Perusahaan-perusahaan tersebut terbukti mengajukan visa untuk sedikitnya tujuh orang untuk mendapat visa kerja”. Pihak Imigrasi menemukan kasus tersebut, sebab saat diinput nama calon pekerja yang diminta oleh perusahaan-perusahaan tersebut, tidak tampak di layar komputer sebab sejak diterapkan sistem online, tidak ada lagi peluang bagi para petualang yang akan menempatkamn tenaga kerja asing ke dalam negeri,” tegasnya.
Dalam upaya penyelesaian kasus pemalsuan dokumen izin itu pihaknya sudah mencoba menghubungi dan mencari lokasi tempat perusahaan tersebut menjalankan bisnisnya. Namun tidak ada satu pun perusahaan yang berhasil ditemui sesuai dengan alamat yang tercantum sebagai alamat perusahaan.
“Saat ini, petugas pengawas dari kemenakertrans, kepolisian, Direktorat Imigrasi, dan Badan Intelijen Negara [BIN] masih mencari keberadaan perusahaan tersebut lengkap dengan tenaga kerja asingnya,” papar Hery.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja kemenakertrans Reyna Usman mengatakan akan menindak tegas perusahaan yang memalsukan dokumen untuk memperoleh IMTA. Dengan adanya kasus tersebut, kemenaketrans akan melakukan uji efektivitas untuk seluruh perusahaan TKA.
Pemantauan tersebut dilakukan langsung secara offline oleh pengawas ketenagakerjaan tingkat pusat dan daerah dengan bekerjasama dengan imigrasi, kepolisian dan kejaksaan.
Ke-7 perusahaan tersebut adalah PT. Hot Hed, PT Jaldhi Marine Service, PT Direct Global Indonesia. PT Surya Permai dan PT Trespass Korea Indonesia, PT YIFA dan CV Cahaya Mutiara . (hasyim husein)