JAKARTA (Pos Sore) — Simposium Nasional Kebudayaan 2017 bertemakan ‘Pembangunan Karakter Bangsa untuk Menyejahterakan dan melestarikan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945’ dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo, di Balai Kartini, Senin (20/11).
Dalam sambutannya, Presiden menekankan, nilai-nilai keindonesiaan, kesopanan, kesantunan, dan semua yang terkandung dalam ideologi Pancasila harus terus disampaikan kepada anak-anak bagaimana mengenai kerukunan, persaudaran, dan toleransi.
Presiden Jokowi mengakui, memang masih banyak juga elit politik yang memberikan pendidikan tidak baik kepada masyarakat dan anak-anak. Terbukti dengan masih banyak yang berteriak-teriak mengenai antek asing.
“Istilah-istilah seperti itu, mengenai antek aseng, mengenai PKI Bangkit. Ya kalau saya PKI bangkit ya gebuk saja sudah, gampang. Wong payung hukumnya juga jelas, TAP MPRS-nya juga masih ada kenapa kita harus bicara banyak-banyak mengenai ini,” tegas Presiden.
Mengenai anti Islam dan anti ulama, lanjut Presiden, cara-cara politik yang baik serta beretika ini harus juga mulai disampaikan. Karenanya, Presiden berharap, sesepuh-sesepuh, senior-senior di PPAD, di FKPPI, di Yayasan Suluh Nuswantara Bakti (YSNB) juga memberikan nilai-nilai itu kepada generasi muda. Bagaimana memberikan cara-cara berpolitik dan berbicara yang beretika, serta menghargai senioritas dan menjaga nilai-nilai kesantunan.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kegiatan kali ini di antaranya Menko Polhukam Wiranto, Seskab Pramono Anung, dan Menhan Ryamizard Ryacudu serta Wapres ke-6 Republik Indonesia Try Sutrisno
Ketua Penyelenggara Simposium Nasional Kebudayaan 2017, Letjen TNI (Purn) Slamet Supriadi Sip. Msc , MM, mengatakan, Simposium dua hari ini diselenggarakan atas inisiatif Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat yang bekerja sama dengan FKPPI (Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI POLRI) dan YSNB (Yayasan Suluh Nuswantara Bakti).
“SNK ini digagas dan diprakasai oleh Dewan Pertimbangan PPAD Jend TNI (Pum) Widjojo Sujono dan selanjutnya diwujudkan oleh PPAD bermitra dengan FKPPI dan YSNB, dengan dibantu oleh bebeerapa Pejabat Eselon 1 di kementerian dan Lembaga Negara,” jelasnya.
Dikatakan, SNK ini wujud kepedulian PPAD sebagai ormas yang berjuang untuk tetap tegak utuhnya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
“Mencermati situasi kondisi nasional paska Reformasi 1998 dan Amandemen UUD 1945 serta menghadapi globalisasi ekonomi, informasi dan teknologi khususnya menyongsong abad milenial, kami berpandangan saat ini bangsa Indonesia telah dan sedang terjadi pemunduran budaya dan seolah-olah kehilangan jati dirinya,” tandasnya.
Hal itu terlihat dari semakin ditinggalkannya nilai-nilai keindonesiaan yang bersumber dari Pancasila. Juga meninggalkan sikap kewaspadaan menghadapi ancaman perang generasi keempat.
“SNK ini dimaksudkan untuk mengidentifikasikan masalah mendasar dalam membangun karakter bangsa menghadapi perubahan global dan perang generasi keempat serta era generasi milineal yang diwarnai era persaingan kompetensi dayasaing yang bebas dan sempurna,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua YSNB Pontjo Sutowo, mengatakan, untuk menghadapi ancaman perang generasi keempat dan dalam bidang kebudayaan, kita dapat memanfaatkan infrastruktur kenegaraan yang bisa didayagunakan untuk meningkatkan kesiagaan.
Dikatakan, menurut sesepuh PPAD ada berbagai cara satu bangsa bisa mati yaitu karena sikap yang tidak peduli terhadap masalah-masalah dirinya, ketidakmampuan dalam mengenali dan memecahkan masalah-masalah sendiri.
“Yang paling gawat ia bisa mati karena pertentangan internal yang merobek-robek eksistensinya sendiri,” tandasnya.
Karenanya, untuk meningkatkan ketahanan budaya dalam menghadapi perang generasi keempat, perlu ditanamkan tiga nilai yang vital. Pertama, nilai-nilai keindonesiaan. Kedua, merumuskan kebijakan yang cerdas, mengenali dan memecahkan masalah-masalah kita, serta mengukuhkan persatuan nasional kita sebagai bangsa maritim. (tety)