JAKARTA (Pos Sore) — Salah satu kelemahan karakter yang sangat menghambat tumbuhnya daya saing bangsa adalah rasa rendah diri, atau disebut mental inlander. Rasa rendah dari masyarakat kita ini bukan hanya tampak jika berhadapan dengan orang luar, tetapi juga jika berhadapan dengan para pembesar-pembesar bangsa kita sendiri.
Pontjo Sutowo Ketua Pembina Yayasan Suluh Nuswantara Bhakti (YSNB), di Jakarta, Kamis (19/10), menegaskan hal itu dalam Focussed Group Discussion ( FGD) seri ke-6 jelang Simposium Nasional ‘Membangun Karakter Bangsa untuk Melestarikan dan Menyejahterakan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945’, pada November ini.
“Masalah rendah diri ini masih berlangsung sampai saat ini. Meski mental inlander ini muncul setelah masyarakat kita berada di bawah rezim kolonial,” tandanya.
Pada masa kolonial, katanya, penduduk dibagi dalam tiga lapis berdasar ras dan agama. Yaitu golongan Eropa pada tingkat tertinggi, golongan Timur Asing pada tingkat kedua, dan golongan Bumiputera pada tingkat paling rendah.
Selama beratus tahun, golongan Bumiputera dan yang beragama Islam diletakkan pada tataran yang paling rendah pada hirarki sosial. Bung Karno sendiri tidak bosan-bosannya menyerukan untuk membangun character building sebagai bangsa yang merdeka.
Ditinjau dari perspektif kebudayaan, maka sesungguhnya – dalam istilah Samuel P Huntington – kita sudah berada dalam konteks regional clash of civilations, yang sudah barang tentu bisa dipahami dalam kerangka Perang Generasi Keempat.
“Karena itu, peningkatan kemampuan daya saing suatu bangsa jelas merupakan suatu progam berjangka panjang, yang tentu saja memerlukan kondisi sosial politik, kondisi sosial budaya, dan kondisi sosial ekonomi yang stabil, yang terbebas dari gejolak-gejolak,” tandas Pontjo yang juga Ketua Umum Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI-Polri (PP FKPPI), ini.
Dalam hubungan ini mau tidak mau kita teringat pada peran Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), Strategi Akselerasi Modernisasi 25 Tahun, Trilogi Pembangunan, dan Delapan Jalur Pemerataan. Dokumen-dokumen ini telah mengantarkan bangsa kita pada tahap yang paling awal dari kemajuan berjangka panjang.
Menurutnya, dihapuskannya dokumen-dokumen kenegaraan yang memuat kebijakan dan doktrin pembangunan berjangka panjang itu telah menyebabkan kemunduran kita dalam berbagai bidang. Terutama dengan meningkatnya kesenjangan sosial ekonomi antara golongan kaya dan golongan miskin, yang secara jelas mempunyai korelasi positif dengan garis ras dan etnis.
“Seandainya kita sudah mampu merumuskan dan melaksanakan kebijakan nasional yang menghasilkan karakter bangsa yang tidak lagi dibelenggu oleh rasa rendah diri ini, sampai kita berpuas diri, karena hidup dalam abad ke 21 diwarnai oleh persaingan ketat antar bangsa,” katanya mengingatkan.
Jangan kita lupakan pengalaman Jepang dan Finlandia dalam bidang elektronika, yaitu bagaimanapun kemajuan yang telah dicapai oleh kedua bangsa tersebut, namun kemajuan tersebut akan dikalahkan oleh bangsa lain – dalam hal ini oleh Korea Selatan dan Taiwan – yang jauh lebih cepat, dan lebih inovatif dalam setiap kegiatan akhirnya.
“Dalam hubungan ini jangan kita lupakan pesan Bung Karno bahwa bagi suatu bangsa pejuang, tiada boleh beristirahat dan berpuas diri. For a fighting nation, there is journey’s end,” tegasnya dalam FGD bertema ‘Strategi Kebudayaan Kontekstual Dalam Pembangunan Karakter Bangsa’, ini.
Budaya Konserisme
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, dosen Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Dr Karlina Supelli menyatakan, saat ini konsumerisme menjadi budaya di lingkungan masyarakat Indonesia.
“Budaya konsumerisme ini persoalan utama dan serius. Penelitian LIPI menunjukkan, masyarakat Indonesia menduduki peringkat ketiga dari 106 negara di dunia yang diukur terkait tingkat kepercayaan diri untuk berbelanja,” katanya.
Karlina membandingkan Indonesia dengan dua negara kaya, Skandinavia dan Swiss yang justru menempati urutan ke 60 dan 70 dalam hal kepercayaan diri untuk berbelanja.
“Ini memunculkan lingkaran setan, masyarakat menjadi tidak produktif dan cenderung menjadi konsumen dan ini harus mendapat perhatian,” tandasnya.
Karlina menekankan pentingnya membangun kebiasaan-kebiasaan yang bukan hanya personal, tetapi juga kebiasaan personal yang punya efek bagi kebaikan hidup bersama. (tety)