JAKARTA (Pos Sore) – Banyaknya jumlah penduduk di Indonesia dan terbatasnya lapangan kerja yang memadai membuat pengangguran menjadi masalah yang sulit diatasi pemerintah. Lambatnya penanganan pemerintah dalam menyikapi masalah ini membuat perekonomian Indonesia semakin terpuruk.
Begitu persoalan yang mengemuka dalam Seminar Nasional Institut STIAMI bertajuk ‘Kemitraan Pemerintah Lokal, Dunia Usaha & Perguruan Tinggi dalam Meningkatkan Investasi dan Mengatasi Pengangguran’, yang diadakan Institut STIAMI Bekasi, di Hotel Horison, Bekasi, Jawa Barat, Minggu (9/10).
Direktur Pascasarjana Institut STIAMI Dr. Taufan Maulamin, SE.Akt,MM saat menjadi pembicara dalam seminar itu berpendapat sebenarnya banyak yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran di Indonesia.
Salah satunya, kata dia, dengan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan untuk warganya serta mengembangkan dan menciptakan para wirausahawan baru yang berasal dari kalangan mahasiswa, khususnya.
“Jika pemerintah dapat bergerak cepat, tidak mustahil masalah pengangguran yang ada di Indonesia ini akan teratasi,” ujarnya.
Rektor Institut STIAMI Panji Hendarso mengatakan, untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan kerja sama dengan pihak industri. Hal itu bisa dimulai melalui program kerja lapangan yang diwajibkan bagi mahasiswa tingkat akhir di semua jurusan.
“Ekspektasi kami, mahasiswa setelah lulus orientasinya bukan sekadar mencari pekerjaan tetapi menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi, pendidikan entrepreneur juga perlu dikembangkan, entrepreneur dalam bidang apa saja,” ucapnya.
Selain itu, diperlukan pula langkah-langkah dalam menyiapkan lulusan yang handal hingga sanggup bersaing di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) terlebih dulu diawali dengan menyediakan tenaga pendidik yang mumpuni.
Karena ternyata, tolok ukur daya saing suatu bangsa salah satunya dilihat dari angka serapan tenaga kerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah sarjana menganggur di Indonesia cenderung meningkat dari 5,34% pada 2015 menjadi 6,22% pada 2016.
“Ambil contoh pertanian. Kalau dulu negara kita memiliki kekuatan di bidang agraria, sekarang 31,74% sarjana pertanian kita menganggur,” papar Direktur Pemagangan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bagus Maryanto, yang juga menjadi pembicara dalam seminar yang diikuti sekitar 1000 mahasiswa itu.
Kondisi demikian, ungkap Bagus, selain karena pekerjaan di bidang pertanian dianggap tidak lagi menjanjikan, juga secara umum telah terjadi pergeseran minat para pencari kerja ke sektor formal dan informal. Kaum muda mayoritas lebih memilih jurusan yang berpotensi menunjang karier di wilayah perkotaan.
“Karenanya, kurikulum pendidikan tinggi harus mengaca pada kondisi tersebut. Itu berarti, kurikulum pendidikan tinggi saat ini belum benar-benar mengacu kepada kebutuhan industri. Harus diubah,” tegasnya yang datang mewakili Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri.
Ia pun menekankan pentingnya kebijakan pemerintah, khususnya yang dibuat Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, agar dapat menyinkronkan kurikulum dengan kebutuhan industri sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.
“Bukan hanya pemerintah, perguruan tinggi juga harus membangun jaringan dengan industri supaya lulusannya bisa langsung terserap dunia kerja,” tandasnya.
Ketua Pelaksana, Diana Prihandini, mengatakan, seminar tersebut bertujuan untuk upaya meningkatkan jumlah mahasiswa yang berwirausaha sesuai dengan yang ditetapkan di dalam indikator kinerja sasaran strategis Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa Dikti).
“Maka kiranya perlu dibentuk suatu lembaga dalam lingkungan perguruan tinggi yang akan menjadi cikal bakal lahirnya para pengusaha-pengusaha dari kalangan mahasiswa,” ungkapnya.
Diangkatnya tema tersebut karena diharapkan dapat dikembangkan dengan menciptakan para wirausahawan baru yang berasal dari kalangan mahasiswa kususnya. (tety)
