JAKARTA (Pos Sore) — Kementerian Pertanian dan Kementerian Desa PDTT menjalin kerjasama mewujudkan kedaulatan pangan di wilayah perbatasan dan menekan angka barang selundupan. MoU ini guna menggalang kekuatan dan mewujudkan sinergisme dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pertanian.
MoU ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementan Hari Priyono, Sekretaris Jenderal Kemendes Anwar Sanusi, Asisten Territorial KASAD Mayjen TNI Komaruddin SImanjutak, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP Hadi Prabowo, serta Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Mardani H Marming.
Penandatangan MoU disaksikan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Desa Eko Putro Sandjojo usai Rapat Koordinasi Panan Kabupaten/Kota Wilayah Perbatasan bertema ‘Membangun Sumber Lumbung Pangan di Wilayah NKR’, di Kementerian Pertanian, Jumat (16/9), yang dihadiri 41 Bupati dan Walikota Perbatasan beserta perangkat daerah masing-masing.
Mentan mengatakan, kerjasama ini untuk menggerakkan perekonomian kabupaten/kota di perbatasan NKRI sehingga menjadi pusat pertumbuhan baru pangan sendiri atau juga ekspor ke negara tetangga.
Kesepakatan yang berlangsung hingga Oktober 2019 ini juga bertujuan untuk menyinergikan seluruh program dan kegiatan di kabupaten/kota di perbatasan NKRI demi tercapainya kedaulatan pangan.
Dikatakan, berkembangnya sektor pertanian di perbatasan akan menghilangkan jalur distribusi barang selundupan secara ilegal yang masuk ke wilayah Indonesia, sekaligus membuka pintu ekspor produk pertanian.
“Membangun dari pinggiran itu adalah arahan presiden. Tahun depan nggak ada lagi beras masuk selundupan dari negara tetangga tapi tahun depan beras organik Indonesia masuk ke negara tetangga. Kami baru ekspor ke Belgia, Amerika itu harganya mahal,” ucapnya.
Sementara itu, Menteri Desa Eko Putro Sandjojo menambahkan, lebih dari 70.000 desa di Indonesia 80 persen penduduknya hidup dari bercocok tanam.
Ada desa yang sukses karena fokus pada unggulan tertentu, namun masih banyak desa yang belum memiliki produk tani unggulan.
“Desa yang sukses memiliki kesamaan yaitu fokus pada satu produk unggulan tertentu. Tetapi banyak desa yang belum fokus produk tertentu dan ada desa yang ekonominya bagus tetapi sarana prasarananya tidak memadai. Kami butuh masukan dari bupati mengenai itu,” tandasnya.
Terkait adanya pemangkasan anggaran, menurutnya, tidak menjadi masalah. Anggaran yang ada bisa disinergikan dengan anggaran yang dimiliki kementerian atau lembaga lain. (tety)