JAKARTA (Pos Sore) — Pasca diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Kementerian Koperasi dan UKM mengadakan kegiatan bimbingan teknis pendampingan bagi koperasi dan pelaku UMKM di 6 provinsi. Tujuannya, untuk mengetahui kesiapan KUMKM dalam menghadapi zona perdagangan bebas tersebut.
“Kita uji petik di enam provinsi, yakni Bali, Sulawesi Selatan, Yogyakarta, Jawa Barat (Tasikmalaya), dan Kota Batam. Enam lokasi tersebut ditengarai menjadi pusat dan strategis sebagai tujuan wisata dan perdagangan, serta daerah pembatasan, khusus Batam dan Kalimantan Barat,” kata Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kemenkop UKM Yuana Setyowati.
Ia menegaskan hal itu pada acara Bimbingan Teknis Tenaga Pendamping Penanganan Dampak Kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Bagi Koperasi dan UMKM, di Jakarta, Rabu (24/8).
Di kegiatan yang diikuti oleh 100 orang tenaga pendamping tersebut, Kemenkop di tahap awal memberikan pembekalan dari para nara sumber yang kompeten yang sangat diperlukan KUMKM dalam meningkatkan daya saing produk dan usaha, serta kompetensi SDM-nya.
Di antaranya, dari Badan Standarisasi Nasional (BSN) tentang standarisasi produk, GarudaPreneur mengenai membuka wawasan tentang MEA dan persaingan global (mindset pengusaha dan e-commerce), dan para nara sumber dari pelaku usaha yang memaparkan tentang strategi memasuki pasar Asean (strategi memasuki pasar global, kepuasan konsumen, dan desain produk).
Menurut Yuana, KUMKM harus memiliki implementasi langkah dan progran untuk menghadapi MEA. Caranya dengan melakukan perubahan pola pikir dan sikap untuk bertransformasi agar mampu memasuki ajang MEA. Ini, katanya, menjadi program percontohan yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah dengan menggunakan dana dari APBD.
“Dari yang 100 orang pendamping ini akan ada pemahaman yang sama bagi pengembangan pasar UMKM di daerah masing-masing. Mereka nantinya akan bersinergi dengan PLUT-KUMKM,” jelasnya seraya menyebutkan KUMKM membutuhkan sentuhan langsung dari para pendamping untuk mengeksplorasi pasar.
Bagi Yuana, untuk mewujudkan kemandirian bisnis bagi UMKM harus melibatkan banyak pihak. Seperti para ahli dari kalangan akademisi, pengusaha, asosiasi bisnis, termasuk di dalamnya adalah tenaga pendamping.
“Karena itu, saya ingin para tenaga pendamping ini harus distandarisasi dan bersertifikat. Termasuk tenaga pendamping yang ada di perguruan tinggi melalui inkubator bisnis di kampus masing-masing. Dengan memiliki standar dan sertifikat, tenaga pendamping akan profesional dan percaya diri di kancah MEA,” ujarnya.
Yuana berharap, usai pembekalan ini para pendamping dapat melaksanakan pendampingan untuk memenuhi harapan para pelaku koperasi dan UMKM di wilayah masing-masing di enam provinsi. “Saya optimis mereka mampu menjadi pendamping yang profesional untuk meningkatkan daya saing produk UMKM di daerah masing-masing.” (tety)