JAKARTA (Pos Sore)—Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto menginginkan Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) menyebar merata ke seluruh Indonesia agar potensi dan peningkatan industri dan penggunaan bahan baku lebih maksimal dan mampu bersaing di kancah persaingan nasional dan global.
Apalagi, katanya HIMKI memiliki target peroleha ekspor naik rata-rata 18 persen per tahun dengan nilai ekspor saat ini masih sekitar US$2 miliar. “Saya mempertanyakan kapan bisa mencapai target hingga 100 persen? Karena kebijakan kementerian tergantung pengusahanya.Kita akan dorong pengusaha tumbuh sebagai champion. Dan semua ada di ruangan ini,” ungkapnya saat Pengukuhan DPP dan DPD Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), di Kemenperin, Kamis (28/7).
Menurutnya, asosiasi mebel dan kerajinan ini penting, selain menjadi industri yang akan menjadi andalan, juga industri ini kontribusi ekspornya sekitar US$2 miliar per tahun. “Jadi kita melihat industri ini berpotensi tumbuh dan bahan bakunya juga ada 100% di dalam negeri. Pasar dalam negeri luas, pasar ASEAN luas, pasar internasional juga luas. Pelaku industrinya juga banyak dan saat sekarang masih terpusat di Pulau Jawa. Sementara bahan baku seperti rotan di Kalimatan, kayu ada di Papua.”
Untuk itu,kata Airlangga, pihaknya menantang asosiasi untuk bisa menyebar hingga ke luar Jawa. Kemenperin juga tengah menyusun roadmap dan mendalami kebijakan yang ada agar pertumbuhannya tidak linear dan bisa menyebar hingga ke negara Asean dan global.
Terakit adanya keluhan atau kendala trade barrie yang terjadi seperti kebijakan SVLK (Sistem Informasi Legalitas Kayu), menurut AIrlangga, perlu dibuatkan regulasi dengan menyesuaikan dengan kondisi yang ada.Agar industri ini tetap bisa hidup berkembang tanpa ada kendala yang berarti.
Menanggapi hal ini, Ketua HIMKI, Soenoto, meminta penerapan SVLK hanya diberlakukan di tingkat hulu yakni industri kayu tidak di industri hilir seperti mebel dan kerajinan sebagai penggunanya. “Kan kalau di industri pemotongan kayu sudah lengkap dokumen maupun invoicenya, Cukup hanya di sana yang diberlakukan SVLK.”
Karena, kata Soenoto, penerapan SVLK hingga ke hilir justru sangat memberatkan pelaku usaha karena harus mengelurkan biaya yang tidak sedikit untuk mendapatkan sertifikat SVLK itu. “Seperti saya untuk mendapatkan sertifikat SVLK harus menguras biaya sekitar Rp30 juta untuk tambahan cost.Bahkan ada teman saya yang harus mengeluarkan cost hingga 75 juta-100 juta.Kalau biaya sekitar Rp30 juta sementara ekspor hanya 100 kontainer kita jadi tidak bisa bersaing.”
Akibat kebijakan ini, kata Soenoto,sudah banyak pelaku industri mebel dan kerajinan mengurangi produksi karena mereka harus menanggung biaya hingga 30 persen.Bahkan ada yang selama ini ekspor sekitar US$350 ribu terpaksa omsetnya turun hingga 30 persen akibat harus menanggung biaya untuk SVLK.
Hal ini,katanya, jela sangat menganggu kinerja dan pencapaian target ekspor yang diinginkan hingga 18 prsen setiap tahun. “Jika di Vietnam, pelaku usahanya diberi prefiladge dari pemerintah dengan pelbagai kemudahan dan tax holiday sementara di Indonesia justru banyak kendala yang biaya yang harus ditanggung.Kalau kondisi ini tetap berjalan, kita akan tetap kalah bersaing dengan negara tentangga kendati kita memiliki bahan baku yang melimpah.” (fitri)