JAKARTA (Pos Sore) — Banyaknya komisaris dan pengawas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) orang yang tidak profesional sehingga membuat perusahaan plat merah merugi dan tidak kompetitif.
“Sekarang banyak komisaris dan pengawas BUMN hanya seremonial yang tidak paham soal bidang usaha BUMN. Mereka tidak paham bagaimana pengelolaan keuangan pada industri dalam BUMN,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Azam Azman Natawijaya dalam diskusi Forum Legislasi bertema ‘Revisi UU BUMN’, Kamis (7/4).
Bahkan politisi Partai Demokrat ini tidak membantah ketika dikatakan bahwa sebagian komisaris BUMN tersebut adalah orang titipan dan tim sukses pada Pilpres 2014. Ada tarik-menarik antara kepentingan usaha dan kepentingan politik di tubuh BUMN yang sulit untuk dihindari.
“Pada satu sisi BUMN dituntut untung dan memberi kontribusi pada negara. Namun di sisi lain, penguasa menempatkan orang-orang yang tidak profesional duduk menjadi komisaris BUMN.”
Menurut wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur III tersebut, kinerja BUMN itu tidak saja ditentukan oleh pemimpin atau direksinya, akan tetapi juga oleh para komisaris dan anggota dewan pengawas.
“Kalau kondisi tersebut tidak berubah maka Indonesia akan kalah dalam bersaing dengan negara lain, terutama dengan masuknya era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA),” laki-laki kelahiran Banyuwangi 21 April 1948 yang juga pensiunan BUMN semen itu.
Pada kesempatan serupa, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Edi Ganefo yang juga menjadi pembicara dalam diskusi tersebut menilai RUU BUMN yang tengah dibahas di DPR harus lebih fokus, sehingga membuat operasi BUMN lebih efisien.
Dia meminta agar BUMN tidak berebut pada lahan yang sama dan fokus pada bidang usaha masing-masing. BUMN sektor konstukrsi sebaiknya disatukan saja sebagimana juga BUMN sektor perbankan dan bidang lainnya.
“Dengan demikian, masing-masing BUMN akan memiliki dana yang besar sehingga lebih leluasa dalam berusaha. Selain itu, mereka tidak saling sikut atau justru bagi-bagi proyek seperti arisan,” demikian Edi Ganefo. (akhir)