JAKARTA (Pos Sore)— Forum Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Bandung mendukung dan siap menghadiri Muktamar Islah PPP dengan sistem demokratis di Wisma Haji Jakarta, 8-11 April mendatang.
Muktamar Islah tersebut menjadi harapan seluruh warga dan kader PPP untuk membangun kebersamaan menjelang Pemilihan Legislatif (Pilleg) dan presiden (Pilpres) 2019. Jadi, eksistensi PPP nanti wajib mengedepankan kemaslahatan umat dan kader.
“Untuk itu, kami menghimbau kepada panitia atau forum muktamar untuk membuka lebar, memberi ruang dan kesempatan kepada semua kader PPP, tokoh atau pemimpin Ormas Islam yang bersedia dan mampu memimpin partai mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PPP untuk lima tahun ke depan,” kata Ketua DPC PPP Tanjungpinag, Syaiful SE, Selasa (5/4).
Syaiful yang juga ketua forum DPC PPP versi muktamar Bandung mengatakan, seluruh kader PPP mengungkapkan rasa lelah dengan konflik berkepanjangan melalui kubu-kubu dalam muktamar, Djan Farid (Jakarta) dan Romahurmudzy alias Romy (Surabaya).
Karena itu, Syaiful berharap jangan ada yang merusak muktamar islah yang disusun bersama tokoh dan sesepuh PPP dan didukung pemerintah untuk bisa keluar dari konflik.
“Jangan sampai adanya kunci mengunci pada tatib sehingga memuluskan satu orang untuk menjadi ketua umum dengan jalan aklamasi. Jika dilakukan panitia sc muktamar islah, lebih baik muktamar islah ini tidak usah diselenggarakan.”
Kemelut PPP diawali kemunculan dua muktamar, Djan Faridz (Jakarta) dan Romy (Surabaya). Ketika masuk ranah hukum, kubu Djan Faridz disahkan Mahkamah Agung (MA). Namun, tiba-tiba, muncul SK Menkumham yang memberi waktu enam bulan menyelenggarakan Muktamar ke-8 dari hasil Muktamar Bandung.
Konflik itu coba diinisiasi damai (islah) oleh ketua umum Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) selaku Ormas pendiri PPP, Usamah Hisyam dan Menkumham Yasonna Laoly. (akhir)