JAKARTA (Pos Sore) – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak beberapa waktu lalu dinilai banyak pihak berjalan sukses. Meski demikian, masih ditemukan sejumlah konflik di daerah pasca pilkada terutama bagi pasangan yang kalah suara.
Menyikapi hal tersebut, Dr. Zulkarnaen, M.Si, akademisi Fisip Universitas Tanjung Pura (Untan), Pontianak, Kalimantan Barat, menegaskan, demokrasi adalah konsep yang mengutamakan kesejahteraan rakyat.
Dibagi dalam kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat. Karenanya, untuk menjaga kondusifitas pada pemilu diperlukan komitmen peserta pemilu. Caranya, dengan membuat fakta integritas siap menang dan kalah.
“Dengan begitu, tidak akan menimbulkan konflik yang mengatasnamakan rakyat pada pasca pemilu,” tegasnya saat berbicara dalam seminar demokrasi bertema ‘Komitmen Membangun Daerah dengan Hargai dan Hormati serta Dukung Hasil Pilkada untuk Indonesia Berdaulat’, di aula Magister Ilmu Sosial Untan, Senin (21/12).
Pengamat Politik Kalbar, Dr. Jumadi, menambahkan, kepada pasangan yang menang dalam pilkada lalu, diminta agar pemerintah daerah yang dipimpinnya untuk memberikan pelayanan publik yang beroriantasi pada kepuasan masyarakat.
“Itu salah satu cara mengukur kreatifitas dan inovasi pemda,” paparnya di hadapan sekitar 133 peserta seminar.
Ia mengungkapkan, tingkat Index Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar berada pada peringkat 29 dari 34 provinsi. Itu menunjukan masih kurang optimalnya peran pemerintah dalam membangun sumberdaya manusia.
“Dayasaing pemda yang masih rendah ini ditunjukan dengan kualitas tenaga kerja dan SDM,” tambahnya.
Maka, dengan keterbatasan infrastruktur dasar, pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah terpilih di Kalbar adalah dengan memberikan pelayanan publik yang efisien.
Selain itu, dengan meningkatkan IPM dan kualitas SDM, memperkuat seluruh infrastruktur dasar di setiap daerah, serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat di tengah terpuruknya perekonomian nasional. (tety)