JAKARTA (Pos Sore) — Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) membuka 21 kantor cabang baru. Dengan demikian, satu-satunya BUMN penjaminan ini total memiliki 56 kantor cabang yang tersebar di seluruh pelosok tanah air.
Direktur Utama Perum Jamkrindo, Diding S. Anwar dalam sambutannya mengatakan, langkah ini sebagai respon dan tanggung jawab perusahaan untuk terus dapat melayani Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) agar mereka bisa terus berkembang.
“Sebagai perusahaan penjaminan, kami ingin pelayanan dan keterjangkauan akses keuangan kepada UMKMK bisa terus meningkat,” ujar Diding di Hotel Grand Mercure, Jakarta, Selasa (15/12), saat acara peresmian 21 Kantor Cabang Baru dan 10 Kantor Unit Pelayanan (KUP) Perum Jamkrindo .
Dibukanya kantor cabang baru, dikatakan Diding, dilatarbelakangi UMKMK sebagai kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia saat ini, telah terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis dan pasca krisis.
Tercatat ada sekitar 57,5 juta unit UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia, mampu menyerap 97,16% tenaga kerja nasional dengan potensi yang dimiliki UMKM tercatat tahun lalu sebesar Rp600 triliun. Hal yang menjadikan UMKM sebagai ceruk yang sangat potensial untuk digarap oleh industri perbankan.
Sayangnya lembaga keuangan masih menilai sektor UMKMK sebagai sektor yang belum bankable menerima akses kredit. Sehingga dibutuhkan sebuah penjaminan nasional yang mampu menjembatani antara kebutuhan UMKMK atas akses keuangan dan di sisi lain syarat kebutuhan lembaga keuangan atas kredit.
“Karenanya, pembukaan cabang baru dan KUP baru ini kami nilai sangat strategis,” ujarnya.
Ke 21 Kantor Cabang baru ini merupakan kanca Tipe D dan masih menginduk kepada kantor cabang yang lebih tinggi tingkatannya di wilayahnya. Wilayah Kerja Cabang Induknya tidak berubah yaitu wilayah propinsi sedangkan wilayah kerja kantor cabang D terdiri dari beberapa kabupaten
Sebelumnya Perum Jamkrindo memiliki 35 Kantor Cabang, dan 21 Kantor Unit Pelayanan (KUP) di tingkat Kabupaten/Kota. (tety)