JAKARTA (Pos Sore) – Di tengah krisis ekonomi dunia, industri perkapalan di luar negeri rindu akan order, namun di Indonesia malah berbanding terbalik. Pemerintah melalui anggaran APBN (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara) justru gencar mengembangkan industri kemaritiman ini dengan anggaran cukup fantastis mencapai Rp11,4 triliun. Nilai ini bakal digelontorkan untuk pembangunan sekitar 53 galangan kapal di 11 perairan di Indonesia.
“Saya harap pemerintah melalui Kementerian Perindustrian terus menggenjot agar industri komponen penunjang di dalam negeri bisa berperan besar. Jangan sampai kue ini lari keluar negeri dan dinikmati negara China atau Vietnam dengan industri komponenya yang saat ini berkembang pesat.”
Sebenarnya menurut Dewan Penasehat Ikatan Perusahaan Industri Kapal dn Lepas Pantai Indonesia (Iperlindo), Tjahyono Roesdianto, ini peluang sangat besar bagi pelaku usaha galangan kapal nasional andil mengambil kue APBD ini.Apalagi, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian telah memfokuskan pengembangan industri ini menggunakan produk dalam negeri melalui kebijakan P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri).
Sayangnya, kata Tjahyono, kemampuan industri komponen penunjang di dalam negeri masih lemah. Ia mencontohkan untuk komponen mesin kapal saat ini sekitar 60 persen masih impor, sisanya 35 persen saja yang mengandung komponen lokal dengan rincian sekitar 22,5 persen untuk konstruksi dan meubel, 10 persen galangan dan sisanya 2,5 persen bidang engiineringnya.
Artinya dari anggaran Rp11,4 triliun itu dengan kemampuan penggunakan kandungan lokal hanya sekitar 35 persen berarti, produk lokal yang bisa menikmati kue anggaran yang demikian besar tak lebih hanya sekitar Rp4 triliun saja.
“Saya harap pemerintah melalui Kementerian Perindustrian terus menggenjot agar industri komponen penunjang di dalam negeri bisa berperan besar. Jangan sampai kue ini lari keluar negeri dan dinikmati negara China atau Vietnam dengan industri komponenya yang saat ini berkembang pesat,” ungkapnya di sela Forum Grup Diskusi Industri Kemaritiman yang digelar Kadin DKI Jakarta, di Kemenperin, Kamis (3/12).
Bukan hanya itu, katanya, kebutuhan untuk kontrak sekitar 200 kapal oleh pelbagai kementrian pada 2015 ini juga tak bakal mampu dipenuhi oleh PT Pindad sendiri dan sangat dibutuhkan dukungan industri komponen penunjang di dalam negeri. Seperti untuk mesin jangkar bisa di order ke PT Pindad,akan tetapi komponen penjujang lainnya tentu tidak bakal mampu dipenuhi sendiri.
“makanya, ini peluang besar, saya mengajak pelaku usaha industri komponen menggarap ini. Karena industri besar tidak mampu sendiri, bisa muntah juga mereka. Order begitu banyak,se[erti dari SKK Migas, butuh kapal dengan panjang 200 meter untuk kebutuhan kapal terapung dan sumur minyak lepas pantai.Permintaan besar apalagi klasifikasinya yang ditetapkan harus memperhatikan P3DN.”
Belum lagi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertahanan, Polisi Air. Peluangnya, menurutnya, sangat banyak makanya, pelaku industri perkapalan nasional harus bergerak cepat. “Saya juga meminta agar Kemenperin terus mendorong pengembangan industri penunjang dan sering melakukan pertemuan semacam FGD ini.Jangan sampai peluang ini menyebar ke dunia lain seperti Vietnam atau China.”
Ketua Umum Asosiasi Industri Komponen Kapal Indonesia (AIKKI), Eki Komaruddin,pada kesempatan itu mengaku prihatin melihat perkembangan industri komponen kapal nasional. “Kondisi sangat memperihatinkan. Hampir 80 persenkomponen kapal oleh perusahaan galangan kapal di dalam negeri di impor dari China, Thaiwan,Korea dan Jepang.”
Idealnya, kata Eki, jumlah industri komponen pendukung sekitar 200 unit, sementara Indonesia hanya memiiki kurang dari 100 unit dengan kapasitas produksi ideal 10 komponen setiap jenis kapal per bulannya. Sisanya 100 unit lebih harus dibangun dengan investasi yang tidak kecil. “Untuk itu, Indonesia harus membangun industri perkapalan yang mandiri agar ketergantungan terhadap impor ini bisa dikurangi.” (fitri)