JAKARTA (Pos Sore) – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suryamin, mengakui ketidakurasian hasil data pangan. Penyebabnya, karena masih mengacu pada data Kementerian Pertanian.
“Ini penghitungan bersama dengan Kementan, kita kan survei, kita hitung, survei luas panen dan pandangan mata, ada juga kantor cabang dinas. Bisa jadi over estimate,” papar Suryamin usai membuka Workshop Wartawan dalam Rangka Peningkatan Pemahaman Data Pangan’ bertema ‘Data Pangan sebagai Evidence Based Policy Making , di gedung BPS, Jakarta, Rabu (25/11).
Ia tak menampik memang ada perbedaan, tetapi jangan digeneralisir. Yang namanya sensus nasional, bukan berarti satu data tidak akurat menunjukkan data yang lain juga tidak akurat.
Menurutnya, perbedaan cara perhitungan yang membuat data pangan yang dikeluarkan BPS dan Kementan menjadi berbeda. Karenanya, mulai tahun ini BPS akan memperbaiki metode survei, yakni dengan tiga metode baru yang hasilnya akan bisa diketahui awal tahun 2016.
“Ada tiga survei, yakni survei luas panen, survei luas lahan, dan survei stok pangan. Hasilnya untuk memastikan lokasi keberadaan beras nasional. BPS akan turun untuk menanyai rumah tangga petani, rumah tangga nonpetani, perusahaan penggilingan, dan pedagang baik grosir maupun eceran,” paparnya.
Apakah nantinya data yang dijadikan acuan nasional, data BPS atau Kementerian Pertanian, Suryamin belum bisa memastikan. Namun, ia menyakini dengan metode perhitungan yang disamakan ini, data pangan tahun depan lebih akurat.
Sebagaimana diberitakan Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Kementan dan BPS merevisi data pangan khususnya komoditas padi. JK melihat ada kerancuan data produksi yang menyebabkan cadangan beras pada akhir tahun juga meragukan. Hal inilah yang menjadi alasan pemerintah mengimpor beras lebih dari 1 juta ton.
Pada Angka Ramalan (Aram) I BPS produksi padi mencapai 75,55 juta ton gabah kering giling (GKG). Namun, pada Aram II menurun menjadi 74,99 juta ton GKG. (tety)