JAKARTA (Pos Sore) — Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga mengapresiasi langkah Bank BRI Wilayah Bali dan Nusa Tenggara dalam melakukan percepatan proses pengurusan Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) dengan membantu para nasabah kredit usaha rakyat (KUR) dalam pengurusan perijinan usaha tersebut.
“Ini sangat efektif dalam proses pengurusan IUMK dan untuk mempercepat serapan KUR. Pola ini akan saya bawa ke seluruh Indonesia, sebagai Pilot Project,” tegas Puspayoga dalam acara Kesepakatan Bersama antara Pemkab Gianyar dengan Bank BRI Wilayah Bali dan Nusa Tenggara, di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Sabtu (10/10).
Sebelumnya, lanjut Menkop, ada dua cara pengurusan IUMK, yaitu langsung ke kecamatan dan dilakukan para pendamping usaha mikro kecil yang ‘jemput bola’ mencari pelaku yang potensial di satu wilayah.
“Kini, ada pintu ketiga di mana Bank BRI ikut membantu proses pengurusan IUMK bagi nasabah yang sudah tercatat di Bank BRI. Jadi, pihak kecamatan tidak perlu lagi melakukan verifikasi nasabah, karena sudah dilakukan BRI,” katanya.
Dengan pola baru tersebut, Menkop optimis IUMK dan serapan KUR akan semakin terdongkrak. Terlebih suku bunga KUR sudah turun dari 22% menjadi 12%. Dan tahun depan akan kembali turun menjadi 9% dengan dana KUR sebesar Rp100 triliun.
Selain itu, tingkat suku bunga Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) pun sudah diturunkan menjadi 0,3% untuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan 0,2% untuk sektor riil. Bahkan, kredit hingga Rp25 juta tanpa agunan untuk KUR Mikro.
“Nah, kalau mereka naik kelas menjadi KUR ritel, maka dia bisa memanfaatkan dana hingga Rp500 juta, dengan agunan,” tambahnya.
Pimpinan Wilayah BRI Bali dan Nusa Tenggara Widodo Januarso, menjelaskan, pihaknya membantu yang sudah tercatat sebagai nasabah untuk mempercepat proses IUMK dan serapan KUR.
“Nasabah KUR dapat pelayanan khusus dari BRI untuk mendapatkan IUMK. Tujuan IUMK itu sebagai perlindungan usaha dan akses pembiayaan,” kata Widodo seraya menyebutkan dari 179 IUMK yang dikeluarkan, 133 diantaranya ada di Kabupaten Gianyar.
Widodo menambahkan, serapan KUR di Bali dan Nusa Tenggara selama dua bulan ini sebesar Rp480 miliar dengan ribuan nasabah usaha mikro dan kecil.
Bupati Gianyar Anak Agung Gede Agung Barata dalam kesempatan itu mengakui pihaknya langsung merespon positif kebijakan IUMK tersebut dengan mengeluarkan Perbup.
“Dengan bekal Peraturan Bupati itu respon dari masyarakat terhadap IUMK demikian tinggi. Terbukti, Kabupaten Gianyar menjadi wilayah terbanyak di provinsi Bali untuk jumlah IUMK,” katanya.
Bupati Gianyar juga bertekad menjadikan Gianyar sebagai wilayah ekonomi kerakyatan. “Kita melakukan sinerji dengan Bank BRI untuk mewujudkan hal itu”, tegas dia.
Barata menambahkan, selama ini wilayahnya sudah banyak mendapat bantuan terkait pengembangan ekonomi kerakyatan. Di antaranya, bantuan pembangunan gedung PLUT (2014), pelatihan SDM, revitalisasi pasar tradisional, bantuan untuk perajin perak Gianyar, hingga dana operasional PLUT.
“Yang musti ditekankan di sini adalah tingkat kredit macet di wilayah Gianyar nol persen. Ini bukti keseriusan kita dalam pengembangan usaha mikro dan kecil di Kabupaten Gianyar,” tandasnya. (tety)