JAKARTA (Pos Sore) – Kementerian Koperasi dan UKM memfasilitasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), terutama di daerah terisolir dan tertinggal. Tujuannya, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi pedesaan melalui wadah koeprasi.
“Tersedianya energi yang cukup di pedesaan, membuka peluang tumbuhnya industri-industri kecil baru dan wiraysaha-wirausasha yang dapat menggerakkan sektor riil di pedesaan,’ kata Eko Adi Priono, Kepala Bidang Kelistrikan Deputi Produksi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM), dalam diskusi bersama Forum Wartawan Koperasi (Forwakop), di Jakarta, kemarin.
Program listrik berbasis air yang digulirkan pada 2004 ini karena masih banyak daerah di Indonesia yang sampai saat ini belum tersentuh listrik oleh perusahaan listrik negara (PLN). Bukan karena PLN tak mampu, melainkan karena banyak terhalang oleh tanah-tanah adat, hutan lindung dan lain sebagainya.
“Melalui program itu hingga tahun 2014, Kementerian KUKM telah memfasilitasi 34 koperasi mengnelola PLTMH yang tersebar di 35 Kabupaten/Kota yang berada di 17 Provinsi dengan kapasitas terpasang 1.5.38 kW dan telah melistriki 5.493 rumah tangga,” ungkapnya.
Sebagai kelanjutan program ini, maka pada 2015 telah diprogramkan bantuan pengembangan usaha produktif koperasi berbasi PLTMH pada 8 koperasi yang tersebar di 4 kabupaten pada 4 provinsi.
“Dengan demikian sampai dengan tahun 2015 telah difasilitasi 42 koperasi pengelola PLTMH pada 36 kabupaten di 18 provinsi dengan total kapasitas terpasang sebesar 1.900 Kw dan mampu melistriki 7.084 rumah tangga,” tambahnya.
Adapun penerima manfaat dari program ini yakni masyarakat di daerah terpencil yang dalam 5-10 tahun ke depan belum terlistrik oleh PLN dan tidak mempunyai akses sumber energi terbarukan, selain air.
Selain itu, rumah tangga anggota koperasi, yang dengan adanya listrik sebagai sumber energi untuk mendorong peningkatan produktivitas melalui usaha ekonomi produktif baik yang sudah ada, maupun unit usaha baru yang timbul akibat adanya sumber energi tersebut.
Menurutnya, agar mampu bersaing di era globalisasi dan liberalisasi, produk-produk KUMK harus memili daya saing, yang salah satu faktor pendukungnya adalah ketersediaan infrastruktur energi. Saat ini ada sekitar 14,88% desa di Indonesia belumt erakses kepada energi/listrik. (tety)