JAKARTA (Pos Sore) –Ketua Umum Kadin DKI Jakarta,Eddy Kuntadi, mengungkapkan,dunia usaha khususnya Usaha Menengah Kecil Menengah (UMKM) sangat khawatir menghadapi situasi usaha di tengah kondisi perdagangan ekonomi global yang melesu.
“Makanya, kami mengusulkan pemberian insentif pembangunan kawasan perkantoran dan lokasi usaha UMKM sesuai implementasi penataan ruang di Jakarta.
Karena, penjualan yang terus merosot akibat sepinya pembeli ditambah lagi melambatnya kegiatan produksi dan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tak terelakan makin mengkhawatirkan pelaku usaha. “Makanya, kami mengusulkan pemberian insentif pembangunan kawasan perkantoran dan lokasi usaha UMKM sesuai implementasi penataan ruang di Jakarta,” kata Eddy di sela Rapimprov Kadin DKI Jakarta Ke-II,2015 dengan tema Memperkokoh Perdagangan dan Jasa Guna Memacu Pertumbuhan Ekonomi Jakarta,Rabu (24/6).
Hadir juga pada saat itu Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Syaiful Hidayat sekaligus membuka pelaksanaan Rampimrov saat itu.Pada saat itu Kadin DKI Jakarta juga menandatangani nota kesepahaman dengan Thai Trade Center dan Kasikonrbank Public Company Limited,untuk menggenjot sektor perdagangan di ibukota.
Menurut Eddy, insentif ini sangat dibutuhkan UMKM yang saat ini tengah di dera kesulitan akibat krisis ekonomi global,regional dan nasional. “Bisa juga pemberian insentif dalam bentuk keringanan sewa gedung atau perkantoran agar tidak terlalu memberatkan. Karena akibat krisis ekonomi, omset menurun karyawan di rumahkan.
Bahkan seperti di Pasar Tanah Abang sangat terasa sepinya pembeli. “Semua sektor terimbas, yang bikin baju koko baisa ramai sekarang sepi pembeli di Tanah Abang. Semua sektor terkena imbas PHK termasuk ritel dan pertambangan bahkan perbankan.”
Eddy mencatat hingga sejauh ini gelombang PHK yang terjadi di sektor UMKM sudah mencapai 50 persen,sememtara sektor usaha besar sudah mencapai 30 persen melakukan PHK. UMKM kebanyakan tidak memiliki kantor sendiri dan mereka sangat butuh untuk merepresentasikan produk mereka.
Ada izin domisisli dan bisa dipakai untuk merepresentasikan barangnya dengan biaya murah. Insntif tempat dengan biaya murah bisa diberikan. “Pemerintah kan punya program rusunawa, bagaimana masarakat bawah bisa menikmati hidup layak dan berusaha. Pengusaha kecil yang perlu di jaga. Ini bisa diberikan kepada UMKM peluangnya.”
Dengan begitu, kata Eddy perlu kebijakan yang bisa memberikan infus bagi UMKM agar bisa tetap bertahan. Selain itu, juga perlu diprioritaskan pengamanan harga pangan dengan membentuk Badan Pengendalian Pangan yang melibatkan konsumen,dunia usaha dan masyarakat agar bisa mengontrol hingga proses barang sampai ke masyarakat. “Memang ada BPS tetapi itu secara statistik kita lebih kepada kontrol barangnya.(fitri)