JAKARTA (Pos Sore) — Rencana pemerintah membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia mulai dipersoalkan oleh individu dan kelompok masyarakat yang tidak setuju atau anti nuklir. Beberapa diskusi yang diadakan ‘anti nuklir’ menilai Indonesia belum layak untuk memanfaatkan tenaga nuklir sebagai pembangkit listrik.
Beberapa hal yang dipersoalkan adalah, PLTN dianggap sebagai pembangkit listrik yang mahal, memiliki resiko tinggi dan wilayah Indonesia tidak layak dibangun PLTN karena berada di daerah ring of fire. Sumber daya manusia Indonesia juga masih diragukan dari aspek kompetensi dalam penguasaan teknologi, kedisiplinan dan kemampuan dalam menangani kebencanaan.
Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Djarot Sulistio Wisnubroto, menegaskan, menurut PP No. 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, memang nuklir itu adalah pilihan terakhir. Penjelasan berikutnya di pasal 11 ayat 3, paramater masalah keselamatan, kekhawatiran masayarakat menyebabkan nuklir menjadi pilihan terkahir.
“Tetapi kalau kebutuhan energi meningkat pesat, kepentingan nasional mendesak, dan setelah BATAN melakukan kajian mendalam, maka energi nuklir bisa dimanfaatkan. Jadi pilihan terakhir itu bukan setelah semuanya habis, baru nuklir masuk,” kata Djarot,, kemarin, di Jakarta.
Terkait PLTN mahal, ia tidak menampik investasi pembangunan PLTN memang mahal. Namun, harga listriknya cukup kompetitif dibandingkan dengan bahan bakar yang lain. Tergantung negara mana. Di Korea jauh lebih murah energi nuklir, tapi di beberapa negara lain nuklir lebih mahal dibanding energi fosil.
“BATAN mengatakan kompetitif karena sudah memperkirakan biaya yang dibutuhkan mulai dari penambangan sampai pengolahan limbah. Sebagai contoh, Uni Emirat Arab membutuhkan dana hingga Rp50 triliun,” ujarnya
Semakin besar ukuran PLTN, maka semakin murah per MW – nya. Misalnya dalam empat tahun ke depan BATAN akan membangun reaktor riset yang menghasilkan listrik berdaya 10 MW dengan biaya Rp1, 6 T. Bisa jadi kalau PLTN berdaya 1000 MW jauh lebih murah, sekitar Rp50 Triliun.
Djarot menepis anggapan SDM Indonesia tidak mampu mengoperasikan PLTN. Ia mengklaim, Pusdiklat BATAN sudah melatih SDM di bidang ketenaganukliran, aplikasi dan isotop radiasi. SDM yang dilatih bukan hanya pegawai BATAN tapi juga untuk pelatihan industri nasional dan multinasional. Pusdiklat ini sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001.
BATAN juga melakukan kerja sama pelatihan dengan lembaga atom luar negeri seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Rusia untuk saling bertukar materi dan pengajar, sehingga banyak juga pegawai BATAN yang menjadi expert di luar negeri.
Di Pusdiklat, BATAN melatih pekerja radiasi agar dapat menangani radiasi secara benar, aman dan selamat, baik untuk pekerja itu sendiri, maupun masyarakat. (tety)