JAKARTA (Pos Sore) – Bagaimana pengaruh Jaminan Kesehatan Nasional terhadap program Usaha Kesehatan Masyarakat di Puskesmas? Inilah yang dibedah Ikatan Konsultan Kesehatan Indonesia (Ikkesindo) dalam diskusi panel Indonesia HealthCare. Puskesmas sendiri menjadi fasilitas layanan kesehatan yang paling banyak melayani pengobatan para peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Ketua Ikkenas, Dr. dr. Supriyantoro, Sp. MARS mengatakan Puskesmas kini menjadi fasilitas layanan kesehatan yang sangat menentukan terkait pelaksanaan program JKN. Dari total layanan kesehatan yang diakses peserta JKN, sekitar 79,5 persen dilaksanakan di Puskesmas.
Menurut Supriyantoro, Puskesmas selama ini memiliki peranan utama dalam hal upaya promotif dan preventif kesehatan. Tetapi dengan bertambahnya tanggungjawab tersebut, peran promotif dan preventif jangan sampai menurun, yang justeru akan berakibat makin membengkaknya jumlah masyarakat yang sakit.
“Dana kapitasi atau non-kapitasi yang diterima Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama, dimanfaatkan seluruhnya untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional upaya kesehatan perorangan,” katanya, di Jakarta, Kamis (28/5).
Dalam Permenkes RI No. 75 tahun 2014 disebutkan Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Upaya-upaya tersebut harus dilakukan secara terintegrasi dan berkesinambungan.
Diskusi itu sendiri dilakukan di dua tempat terpisah. Yaitu di ruang kuliah S2 MMR FK UGM, gedung Granadi, Jakarta dan di ruang Teater Perpustakaan FK UGM Yogyakarta yang dilakukan dengan webinar — diskusi terintegrasi jarak jauh dengan internet dan video conference.
Menghadirkan narasumber Prof. Ascobat Gani, MPH, Dr.PH, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, Ph.D, dr. Adang Bachtiar, MPH, Sc.D, Dr. dr. Trihono, M.Sc, dan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Chazali Situmorang.
“Kami coba cari masukan dari para pakar, sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait pelaksanaan JKN ke depan,” lanjutnya.
Menurut Supriyantoro, program JKN memang membutuhkan support dari semua pihak. Mengingat seluruh penduduk Indonesia diharapkan akan memperolah Jaminan Kesehatan secara tuntas pada tahun 2019 atau Universal Health Coverage (Jaminan menyeluruh).
Untuk melihat bagaimana Puskesmas harus menjalankan perannya pada era JKN, Ikkesindo sendiri akan melakukan proyek penelitian di Propinsi Banten. Penelitian ini berfokus pada pelayanan di lakukan Puskesmas kepada para peserta JKN. Rencananya penelitian akan mulai dilaksanakan 1 Juni 2015 selama 3 bulan.
“Kita akan lihat pelaksanaan pelayanan kesehatan di Puskesmas di seluruh wilayah Banten. Dari situlah nanti kita akan dapat gambaran seperti apa kedudukan Puskesmas sejak era JKN dan apa yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada peserta,” tandasnya. (tety)