JAKARTA (Pos Sore)-Wakil Ketua DPR, Fachri Hamzah, Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, dan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, meresmikan Partisipasi Publik Pembangunan Alun Alun Demokrasi di area Parkir Jantung Sehat gedung DPR RI.Kamis (21/5).
Fahri yang juga Ketua Tim Implementasi Reformasi DPR mengatakan, pembangunan alun-alun demokrasi ini sangat penting bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya. Selama ini aksi demo digelar di ruang-ruang publik yang akhirnya mengganggu kenyamanan masyarakat.
“Kalau di sini orang berdemo, kita juga bisa langsung mendengarnya. Jadi rakyat dengan DPR akan semakin dekat,” kata Fahri.
Fahri menjelaskan, jika ‘halaman’ yang disediakan sebagai alun-alun Demokrasi, total luas mencapai 20 hektar. Areal seluas ini, sudah nyaris tidak ditemukan di Ibu kota, karena telah di jejali hutan beton.
“Luas areal ini mencapai 20 hektar, sampai dengan taman ria di sana, termasuk kolamnya. Nah ini, sudah cukup untuk memberikan ruang bagi publik, untuk menyampaikan aspirasinya ke gedung wakil rakyat ini. Tanpa harus memblokir jalan raya dan jalan di tol di depan gedung Parlemen, yang berakibat mengganggu kepentingan pengguna jalan,” tegasnya.
Meski demikian, Fahri mengakui, jika pembangunan alun-alun demokrasi ini bukan hal baru, melainkan hanya meneruskan apa yang sudah digagas oleh Presiden RI pertama Soekarno, yang juga seorang arsitek, telah jauh-jauh hari mengkonsep hal ini.
“Yaitu tersedianya semacam alun-alun atau area terbuka bagi publik, untuk menyalurkan aspirasinya, atas persoalan yang dihadapi bangsa. Dan ini sesungguhnya bukan hal baru. Sebab master pembangunan konpleks Parlemen sudah dibuat sejak Pak Karno,” tegasnya.
Fahri meminta dukungan publik atas pembangunan alun-alun demokrasi ini. Mengingat DPR telah menyediakan halamannya, untuk kegiatan penyaluran aspirasi ini, maka menurut Fahri, sudah sepantasnya DPR mendapat pujian. Terlebih lembaga DPR, adalah yang paling transparan, dibandingkan Kementerian/Lembaga di Pemerintahan.
“Sebelum meluncurkan kegiatan, pasti lebih dulu libatkan partisipasi publik. Puji dong, dewan kan sudah buka halamannya. Jangan hanya dicaci maki terus. Dan DPR ini lembaga yang paling terbuka, dibandingkan Kementerian /Lembaga di Pemerintahan. Karena sebelum lounching kegiatan, DPR lebih dulu uji publik, dan meminta masukan. Tidak seperti di Kementerian/Lembaga di Pemerintah, yang langsung resmikan, tanpa ada sosialisasi ke masyarakat dulu,” tegasnya. (Bambang Tri P).