0.4 C
New York
29/11/2023
Opini

68 Tahun Merdeka, Indonesia Belum Mandiri

“Soeboerlah Tanahnja, Soeboerlah Djiwanja, Bangsanja, Rajatnja, Semoea, Sedarlah Hatinja, Sedarlah Boedinja, Oentoek Indonesia Raja” – WR Supratman Indonesia Raya

Demikian penggalan Indonesia Raya yang dinyanyikan lengkap 3 bait dalam mengawali acara Simposium Jalan Kemandirian Bangsa, yang diselenggarakan oleh Seknas Jokowi 11 Maret 2014 di Golden Ballrooms, Hotel Sultan Jakarta.

Acara dibuka dengan sambutan Ketua Seknas Jokowi yang secara lugas menyatakan “para senior turun gunung” untuk berdiskusi mengenai bagaimana strategi membangun kemandirian bangsa kedepan, selanjutnya sambutan Ketua MPR Drs. H. Sidarto Danusbroto, yang juga merupakan salah satu panelis.

Dalam sambutannya Sidarto mengutip salah satu kalimat dalam pidato Bung Karno “Hanya Bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri, akan dapat berdiri dengan kuatnya.”

 “Hanya Bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri, akan dapat berdiri dengan kuatnya.”

Pernyataan tersebut, katanya, adalah aksioma, tolak ukur, bukan sebatas slogan pemompa semangat semata. Ia mengingatkan, kedaulatan negara berbanding lurus dengan kemandirian negara. Acara ini dibagi atas dua sesi, yaitu panel utama, dan panel per bidang di antaranya Geopolitik Kemaritiman, Kependudukan, Energi, Industri & Perdagangan, yang dihadiri para akademisi, peneliti, pengacara, para pengusaha dan awak media.

Trisakti

Utamanya, symposium ini ingin menghidupkan kembali gagasan Bung Karno, Trisakti yaitu Berdaulat dalam politik, Berdikari dalam bidang ekonomi dan Berkepribadian dalam kebudayaan. Hal ini tercermin dari para panelis dalam panel utama, yaitu Drs. H. Sidarto Danusbroto, Prof. Sediono M.P Tjondronegoro, Prof. Toeti Heraty, Prof. Hasyim Djalal, Dr. Karilna Supelli, dan Prof. Gunawan Wirahadi.

Dalam sesi utama politikus PDIP, Dr. Sidarto Danusbroto secara tersurat menyatakan perlunya mengembalikan MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara yang bekerja merancang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), di mana GBHN menjadi panduan terhadap desain negara jangka panjang yang siapapun presidennya, kebijakan yang dilaksanakan tetap mengacu pada acuan utama arah kebijakan GBHN, sehingga pembangunan yang dilakukan berkesinambungan, yang tidak hanya mencakup nasional tetapi juga daerah.

Hal serupa diutarakan oleh Guru Besar Sosiolog Pedesaan IPB, Prof Soediono yang menyatakan pentingnya GBHN sebagai rencana pembangunanan yang berkelanjutan dan juga perlu melibatkan sumbangan pemikiran dari berbagai ahli-ahli tidak hanya politikus semata. Beliau berpendapat bahwa perlunya pengembalian peranan MPR sebagaimana konsep Social Contract (Jean P. Rousseau), yang intinya segala keputusan yang memerintah harus didasarkan persetujuan mereka yang diperintah “…must rest upon the consent of government”.

“Kelemahan manusia Indonesia secara tidak langsung diakibatkan pemanjaan oleh iklim tropis nusantara.”

Berbeda dengan dua pembicara yang terdahulu yang lebih membicarakan mengenai pengembalian struktur MPR. Prof Toeti Heraty, membawa diskusi untuk mengenali tantangan terbesar negara yaitu adanya Korupsi yang muncul di berbagai aspek dan merupakan warisan masa jajahan Belanda. Kekuasaan yang dimiliki berbagai tokoh masyarakat seperti politisi, pengusaha, bahkan ulama diiringi dengan “moral hazard” sehingga berdampak salah satunya pada kesenjangan antara kaya dan miskin.

Menurut pendiri Jurnal Perempuan itu, kelemahan manusia Indonesia secara tidak langsung diakibatkan pemanjaan oleh iklim tropis nusantara. Tidak hanya itu, ciri hidup komunitas terbatas dengan tekanan rezim kolonial-feodal berakibat tersandera stereotype Timur-Barat, menjadi kecendrungan lepas tanggung jawab berciri menyelamatkan diri dengan sikap pertimbangan neo feodal dan munafik.

Tantangan akan kepribadian bangsa pun diulas kembali oleh Dr. Karlina Supelli yang menjelaskan mengenai persoalan masyarakat saat ini adalah kemandirian, kerusakan lingkungan dan euforia teknologi.

Karlina juga mengutarakan perlunya keberhati-hatian terhadap para calon pemimpin yang mengutarakan berbagai slogan yang terdengar penuh makna namun dalam faktanya hanya sebatas retorika. Dalam era globalisasi yang menjadikan hibriditas kebudayaan dalam masyarakat, Dosen Filsafat Universitas Driyarkara ini memberikan saran untuk menjawab tantangan identitas yaitu melalui transfer of technology and knowledge, dan pengembangan industri dengan corak Indonesia yaitu pertanian, perkebunan, kelautan dan siasat budaya fisik.

Selanjutnya, sebagaimana pidato Bung Karno pada Konfrensi Asia Afrika 1955, “Colonialism is not yet dead”, Tokoh Agraria Indonesia, Prof Gunawan Wirahadi juga percaya bahwa saat ini kolonialisme ini tidak hanya mengontrol ekonomi tetapi juga intelektualitas. Beliau prihatin akan realita yang terjadi saat ini bahwa bukan hanya bahan makanan yang diimpor tetapi juga gagasan-gagasan pembangunan pun seringkali diimpor dari pihak asing, seperti IGGI.

Baginya revolusi yang terjadi malah membawa masyarakat menjadi masyarakat pragmatis. Dalam pandangan guru besar IPB ini, mandiri itu berarti kreatif, memiliki kemampuan memilih alternatif. Hal ini dapat dilakukan ketika jiwa masyarakat digugahkan terlebih dahulu, dimana dengan jiwa yang tergugah maka muncul kemauan / “will” pada akhirnya memunculkan tindakan-tindakan “action” yang kreatif untuk membangun negeri.

Terkait dengan fokus pembangunan negara kedepan, Prof Hasyim Djalal secara komprehensif menyatakan bahwa pembangunan ekonomi di Indonesia seharusnya didasarkan pada sejarah pembangunan ekonomi Indonesia yaitu agraria dan kelautan. Dewan Maritim Indonesia ini mengingatkan kembali mengenai apa itu Indonesia, yaitu Negara Kepualuan terbesar di dunia. Segala bentuk pembangunan kemaritiman seharusnya dibangun dan tidak dibiarkan dikelola oleh asing.

Hasyim prihatin dimana negara lain lebih antusias terhadap sumber daya laut indonesia dibandingkan negaranya sendiri yang memiliki sumber daya tersebut. Beliau juga menyinggung mengenai sempitnya pemikiran masyarakat yang hanya memikirkan dirinya dan kelompoknya, dan kurang tergugah untuk berpikir dan bertindak secara lebih luas yaitu guna kepentingan nasional Indonesia.

Secara garis besar para panelis memiliki pandangan yang sama bahwa kemerdekaan ini belum mendorong pada kemandirian melainkan ketergantungan yang berlebih terutama di bidang ekonomi. Penyadaran kepribadian bangsa yang nasionalis, gotong royong, jujur, bersemangat, tidak mudah menyerah merupakan jawaban atas kondisi saat ini. Sebagaimana penggalan syair lagu Indonesia Raya diatas melalui jiwa yang tergugah untuk membangun indonesia, maka hati dan budi pekerti (perilaku)-nya pun InsyaAllah untuk kepentingan Indonesia. Sadarlah Bangsa!. (FPH)

Leave a Comment