JAKARTA (Pos Sore) — Tuntutan kalangan buruh untuk menaikkan jumlah item komponen hidup layak (KHL) dari 60 item menjadi 84 item untuk menetapkan upah minimum 2015 dinilai oleh pemerintah sebagai sesuatu sikap yang terlalu berlebihan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Pengupahan dan Jaminan Sosial Kemenakertrans Wahyu Widodo. “Sebanyak 60 item KHL tersebut sudah cukup untuk menentukan kenaikan upah minimum setiap tahunnya,” katanya kepada wartawan, Jumat (9/5).
Sesuai aturan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, jelas Wahyu, penentuan upah minimum yang ditetapkan 60 hari sebelum diberlakukan itu masih ditambah dengan pertumbuhan makro ekonomi. “Formula upah ditentukan atas survei 60 komponen KHL lalu ditambah dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.”
Menurutnya, 60 item KHL tersebut masih relevan untuk penetapan upah minimum 2015. Jumlah item tersebut baru saja naik dari 46 item menjadi 60 item pada 2012. “Harus diingat, upah minimum hanya jaring pengaman dalam pengupahan saja.”
Jadi, ujarnya, upah minimum pada 2015 masih sangat relevan meski survei KHL hanya mengacu 60 item. “Dengan mengacu 60 item saja, kenaikan upah sudah sangat signifikan serta sudah memenuhi azas keadilan bagi buruh dan pengusaha.”
Dengan kenaikan upah minimum setiap tahunnya, lanjut Wahyu, masih banyak pengusaha terutama yang bergerak di sektor padat karya masih merasa keberatan. Tercatat, pada 2014 sebanyak 414 perusahaan padat karya mengajukan penangguhan upah. “Namun hanya 315 perusahaan yang disetujui. Itu bukti kalau pengusaha keberatan atas ketentuan tersebut.”
Sebagaimana diketahui, usulan penaikan jumlah item KHL menjadi 84 item terus menerus didengungkan oleh kalangan buruh. “Hasil survei dalam kuesioner dan Focus Group Discussion (FGD) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, penambahan KHL menjadi 84 item didasari oleh meningkatnya kebutuhan yang sudah berubah,” kata Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia.
Menurut Said, tingkat kebutuhan buruh sangat dinamis. “Kebutuhan itu dihitung berdasar sejumlah aspek seprrti budaya dan sosiologi wilayah. (hasyim)