Possore.com – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia mendesak Presiden Jokowi mencopot sejumlah menteri dan pejabat yang dinilai punya nilai buruk. Tak ada menteri dan pejabat setingkat menteri yang dapat nilai baik, yang ada hanya nilai E dan D. Merah semua.
Jaksa Agung S.Burhanudin dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, merupakan dua petinggi penegak hukum yang menurut BEM UI harus segera diberhentikan..
Memperingati dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) – Wakil Presiden Maruf Amin (dilantik 20 Oktober 2019), BEM UI melancarkan kritik keras melalui pernyataan sikap meliputi berbagai sector. Pernyataan sikap juga disertai gambar gambar yang dapat disimak melalui media social Instagram BEM UI @ BEMUI_ Officials,Kamis (21/10).
Pertama, Presiden Jokowi diminta membatalkan seluruh upaya pelemahan pemberantasan korupsi dengan menerbitkan Perppu KPK, serta membatalkan implikasi dari Revisi UU KPK seperti hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) BLBI.
‘’Mencopot Ketua KPK Firli Bahuri dan seluruh jajaran pimpinan KPK periode 2019–2023 dari jabatannya atas kemunduran pemberantasan korupsi di Indonesia,’’ demikian bunyi pernyataan itu.
Kedua, Presiden diminta memastikan setiap orang dapat bebas menyampaikan pendapat baik di muka umum maupun melalui media elektronik dengan melakukan revisi terhadap pasal-pasal bermasalah UU ITE.
Terkait hal ini, BEM UI minta Jokowi Mencopot Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD . Keduanya dinilai gagalmemberikan jaminan dan perlindungan hukum atas hak kebebasan berekspresi dan berpendapat. Keduanya juga dinilai gagal melakukan penyelesaian terhadap kasus pelanggaran HAM masa lalu.
Ketiga, mendesak percepatan transformasi dan reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memastikan terjaminnya hak kebebasan berekspresi dan berpendapat setiap orang
Keempat, meningkatkan target NDC Indonesia sesuai Perjanjian Paris, menargetkan Indonesia nol emisi di tahun 2045, melaksanakan perintah pengadilan terkait pencemaran udara, menghentikan proyek food estate yang memperparah deforestasi, serta deklarasikan darurat iklim.
Terkait hal ini, BEM UI minta Presiden mencopot Menteri LH dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dari jabatannya atas dasar degradasi lingkungan dan realita perlindungan lingkungan hidup yang melemah.
Kelima, Presiden diminta menerbitkan Perppu untuk mencabut revisi UU Minerba dan UU Cipta Kerja beserta aturan turunannya.
Juga menghentikan proyek strategis nasional yang merusak lingkungan hidup dan merampas hak warga, serta memasifkan penggunaan energi bersih terbarukan dengan mengurangi penggunaan energi kotor batubara.
Dalam hal ini, BEM minta Presiden melakukan evaluasi terhadap Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan terkait kinerjanya dalam mengkoordinasikan kementerian di bawahnya untuk melakukan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.
Keenam, menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu dan mengadili pelakunya melalui pengadilan HAM secara adil dan transparan.
Dalam kaitan ini, Presiden diminta mencopot Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dari jabatannya atas dasar kegagalannya dalam melakukan penyelesaian terhadap kasus pelanggaran HAM masa lalu.
Ketujuh, memastikan terciptanya kebebasan akademik di lingkup kampus dan memastikan tidak ada lagi mahasiswa dan dosen yang mendapat sanksi dari kampus karena menyampaikan analisa, pendapat dan aspirasinya.
BEM UI mendesak Presiden mencopot Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang telah gagal menciptakan jaminan kebebasan akademik di lingkungan kampus.
Kedelapan, Presiden diminta melakukan perbaikan sistem kesehatan untuk persiapan menghadapi gelombang ketiga pandemi Covid-19 dan melakukan evaluasi terhadap Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terkait kinerjanya dalam melakukan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.
Sejalan dengan aksi geruduk yang dilancarkan atas nama BEM SI yang berencana menggelar aksi mulai Kamis pagi, BEM UI juga merencanakan aksi ke lapangan dengan titik kumpul di sekitar Monas. (lya)